Perkembangan dan Klasifikasi Akuntansi Internasional

Perkembangan dan Klasifikasi Akuntansi Internasional

Akuntansi Internasional adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antarnegara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis.
Didalam Akuntansi Internasional terdapat beberapa karakteristik era ekonomi global, antara lain:

  1. Bisnis internasional
  2. Hilangnya batasan-batasan antar negara era ekonomi global sering sulit untuk mengindentifikasi Negara asal suatu produk atau perusahaan, hal ini terjadi pada perusahaan multinasional
  3. Ketergantungan pada perdagangan internasional
  4. Theory of comparative advantage
  5. Imperfect market theory
  6. Product cycle theory
  7. Transfer technology and Strategic Alliance
  8. Tantangan bagi profesi akuntan dalam pengembangan akuntansi :
  9. a) Skill dan kompetensi yang dimiliki
  10. b) Memahami Cross Functional Linkages, akuntan tidak hanya cukup mahir dalam teknik, prosedur dan standar akuntansi tetapi juga harus biasa memandang bisnis sebagai suatu bentuk terintegrasi. Seperti : kualitas produk, fleksibilitas produksi dan kemampuan untuk memproduksi dan mengekspor dengan cepat agar bisa memenangkan persaingan global
  11. c) Analisis keuangan dan perbandingannya
    Perkembangan Akuntansi Internasional sudah seyogyanya diiringi oleh kemampuan individu yang bergerak dalam bidang akuntansi untuk ikut andil memajukan akuntansi. Akuntansi Internasional merupakan penghubung antarnegara. Delapan faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional harus dipahami dengan baik agar tercipta harmonisasi antarnegara yang bertransaksi.

Faktor yang mempengaruhi Perkembangan Akuntansi Internasional

Selain itu ada 8 (delapan) faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional, yaitu :

  1. Sumber pendanaan

Di Negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, akuntansi memiliki focus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan (profitabilitas), dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan resiko terkait. Sebaliknya, dalam system berbasis kredit di mana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki focus atas perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif.

  1. Sistem Hukum

Dunia barat memiliki dua orientasi dasar: hukum kode (sipil) dan hukum umum (kasus). Dalam Negara-negara hukum kode, hukum merupakan satu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur sehingga aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap. Sebaliknya, hukum umum berkembang atas dasar kasus per kasus tanpa adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus dalam kode yang lengkap.

  1. Perpajakan
    Di kebanyakan Negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya untuk keperluan pajak. Ketka akuntansi keuangan dan pajak terpisah, kadang-kadang aturan pajak mengharuskan penerapan prinsip akuntansi tertentu.
  2. Ikatan Politik dan Ekonomi
  3. Inflasi
    Inflasi menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya histories dan mempengaruhi kecenderungan (tendensi) suatu Negara untuk menerapkan perubahan terhadap akun-akun perusahaan.
  4. Tingkat Perkembangan Ekonomi

Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama

  1. Tingkat Pendidikan

Standard praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Pengungkapan mengenai resiko efek derivatif tidak akan informatif kecuali jika dibaca oleh pihak yang berkompeten

  1. Budaya
    Empat dimensi budaya nasional, menurut Hofstede: individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, maskulinitas.

Porsi Pengembangan Akuntansi  Internasional

Selanjutnya Choi et.al (1998 ; 38)  mengungkapkan bahwa secara struktural pengembangan  akuntansi internasional yang terjadi sekarang meliputi porsi sebagai berikut :

  1. Pola Pengembangan Komparatif

Pendekatan yang dikembangkan oleh  Mueller yang berbeda terhadap pengembangan akuntansi dapat diamati di negara-negara barat yang memiliki sistem ekonomi yang berorientasi pasar, meliputi; Pola makorekonomis, pola mikroekonomis, pendekatan disiplin independen, dan pendekatan akuntansi seragam.

  1. Pola Makroekonomis

Tujuan perusahaan bisnis tentu saja lebih sempit daripada kebijakan ekonomi nasional. Perusahaan mempunyai tujuan tertentu yang harus dicapai, seringkali beroperasi dalam dimensi dan ruang  waktu yang terbatas, dan bertanggunggugat kepada kelompok-kelompok kepemilikan  yang jelas. Konsekuensinya, tujuan perusahaan  secara normal mengikuti kebijakan nasional. Hal ini bukan kondisi absolut, karena perusahaan bisnis merupakan bagian dari kepntingan publik yang mempengaruhi dan mengarahkan kebijakan-kebijakan nasional; jadi ada hubungan sebab-akibat timbal balik. Ada tiga pernyataan yang berkaitan dengan pola ini yaitu :

  • Perusahaan bisnis merupakan unit essential dalam struktur ekonomi suatunegara.
  • Perusahaan bisnis mencapai tujuannya dengan cara yang terbaik melalui koordinasi erat aktivitas-aktivitasnya dengan kebijakkan-kebijakkan ekonominasional dalam lingkungannya.
  • Kepentingan publik dilayani dengan baik jika akuntansi perusahaan bisnissaling berhubungan erat dengan kebijakan nasional.

Akuntansi keuangan yang berorientasi pada makrekonomi mungkin mengakui secara formal nilai penemuan dari mineral atau kandungan minyak, emnhitung beban depresiasi atas peralatan produkstif berdasarkan unit produksi, dan mengizinkan penghapusan biaya tertentu dengan cepat jika hal ini merupakan kepentingan pembangunan ekonomi regional atau nasional.

Akuntansi internasional meliputi dua aspek bahasan utama yaitu deskripsi dan pembandingan akuntansi dan dimensi akuntansi atas transaksi internasional. Pada aspek yang pertama, akuntansi internasional membahas gambaran standar akuntansi dan parktek akuntansi pada berbagai negara serta membandingkan standar dan praktek tersebut pada masing-masing negara yang dibahas. Selain itu, aspek akuntansi internasional juga membahas mengenai pelaporan keuangan, valuta asing, perpajakan, audit internasional. Harmonisasi standar akuntansi arti harmonisasi standar akuntansi istilah harmonisasi sebagai kebalikan dari satandarisasi memiliki arti sebuah rekonsiliasi atas berbagai sudut pandang yang berbeda. Istilah ini lebih bersifat sebagai pendekatan praktis dan mendamaikan daripada standarisasi, terutama jika standarisasi berarti prosedur-prosedur yang dimiliki oleh suatu negara hendaknya diterapkan oleh semua negara yang lain.

Harmonisasi menjadi suatu bagian yang penting untuk menghasilkan komunikasi yang lebih baik atas suatu informasi agar dapat diartikan dan dipahami secara internasional. Definisi dari harmonosasi tersebut dianggap lebih realistis dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk diterima daripada satandarisasi. Setiap negara asal memiliki kumpulan aturan, filosofi, dan sasarannya masing-masing di tingkat nasional, yang ditujukkan pada perlindungan atau pengendalian dari sumber-sumber daya nasional.

Manfaat dari harmonisasi terdapat bermacam-macam keuntungan dari harmonisasi. Pertama, bagi banyak negara, belum terdapat suatu standar kodifikasi akuntansi dan audit yang memadai. Standar yang diakui secara internasional tidak hanya akan mengurangi biaya penyiapan untuk negara-negara tersebut malainkan juga memungkinkan mereka untuk dengan seketika menjadi bagian dari arus utama standar akuntansi yang berlaku secara internasional. Kedua, internasionalisasi yang berkembang dari perekonomian dunia dan meningkatnya saling ketergantungan dari negara-negara di dalam kaitannya dengan perdagangan dan arus investasi internasional adalah argumentasi yang utama dari adanya bentuk standar akuntansi dan audit yang berlaku secara internasional. Ketiga, adanya kebutuhan dari perusahaan-perusahaan untuk memperoleh modal dari luar, mengingat tidak cukupnya jumlah laba di tahan untuk mendanai proyek-proyek dan pinjaman-pinjaman luar negeri yang tersedia, telah meningkatkan kebutuhan akan harmonosasi.

Munculnya pradigma baru di dalam akuntansi internasional memperluas kerangka kerja dan pemikiran untuk mamasukkan ide-ide baru dari akuntansi internasional. Sebagai akibatnya, terbit daftar yang sangat panjang akan konsep-konsep dan teori-teori akuntansi yang dibuat oleh Amenkhienan untuk memasukkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Teori universal atau dunia
  2. Teori multinasional
  3. Teori komparatif
  4. Teori transaksi-transaksi internasional
  5. Teori translasi

Masing-masing teori-teori di atas memberikan dasar bagi pengembangan dari sebuah kerangka kerja konseptual untuk akuntansi internasional. Meskipun akan terdapat argumentasi mengenai teori manakah yang akan lebih disukai. Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasional adalah pada saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. Ekspor diartikan sebagai penjualan ke luar negeri dan dimulai saat perusahaan penjual domestic mendapatkan order pembelian dari perusahaan asing. Kesulitan-kesulitan mulai timbul pada saat perusahaan domestic ingin melakukan investigasi terhadap kelayakan perusahaan pembeli asing.

Jika pembeli diminta untuk memberikan infotmasi financial berkaitan dengan perusahaannya, ada kemungkinan bahwa informasi financial tersebut tidak mudah diinterpretasikan, mengingat adanya asumi-asumsi akuntansi dan prosedur akuntansi yang tidak lazim di perusahaan penjual. Sebagian besar perusahaan yang baru terjun di bisnis internasional bisa meminta bantuan kepada bank atau kantor akuntan dengan keahlian internasional untuk menganalisis dan menginterprestasikan informasi fianansial tersebut.

KESERAGAMAN AKUNTANSI

Ada tiga pendekatan praktis atas pola pengembangan keseragaman akuntansi :

  1. Pendekatan bisnis

Keseragaman akuntansi ditunjukkan secara khusus kepada pemakai-pemakai tertentu data akuntansi. Pendekatan ini mempertimbangkan secara penuh karakteristik-karakteristik bisnis dan lingkungan bisnis tempat dimana data dikumpulkan, diproses dan dikomunikasikan. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan pragmatis yang sangat bergantung pada konveksi dan paling sering dalam perancangan bagan-bagan akun terpisah yang seragam, yaitu bagi suatu cabang industry atau perdagangan.

  1. Pendekatan ekonomi

Pendekatan ekonomi bagi keseragaman akuntansi pada dasarnya adalah pendekatan makro. Pendekatan ini mengkaitkan akuntansi untuk menjalankan system yang telah terbentuk dalam pola pengembangan seperti itu. Pertimbangan-pertimbangan kebijakan nasional berada pada tingkatan paling atas

  1. Pendekatan teknis

Pendekatan akuntansi teknis atas pengembangan keseragaman merupakan pekerjaan para akademis. Pendekataan ini bersifat analitis, dimana pendekatan ini berusaha memperoleh keseragaman dari prinsip-prinsip dasar pembukuan double entry.

Sumber:

http://eriahandaresta.blogspot.com/2011/04/perkembangan-dan-klasifikasi-akuntansi.html

http://fachrulreska.blogspot.com/2011/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_7528.html

http://agusw77.files.wordpress.com/2009/06/perkembangan-akuntansi-internasional4.pdf

http://yunitanurhayanti.blogspot.com/2012/03/artikel-akuntansi-internasional.html

http://tikamardhan.blogspot.com

PENGERTIAN AKUNTANSI INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PASAR MODAL GLOBAL

Akuntansi internasional digunakan oleh perusahaan induk yang membuka cabang di luar negeri (parent-foreign subsidiary accounting). Hal ini mendorong penyelidikan lebih dalam tentang perbedaan tatanan akuntansi di Negara lain yang kemudian akan membentuk batasan-batasan perbedaan, sehingga muncul satu konsep harmonisasi akuntansi. System akuntansi yang bisa digunakan diseluruh dunia.

Faktor-faktor munculnya akuntansi internasional :

  • Perusahaan yang membuka cabang di Negara lain semakin banyak ( Multi nasional coporation)
  • Adanya investasi lintas Negara oleh pemerintah, perusahaan, swasta)
  •  Kemungkina tejadianya perubahan kurs  valuta asing sehingga memerlukan informasi akuntansi
  •  Pasar modal USA yang berubah menjadi pasar modal global
  • Meningkatnya peranan pasar modal.

 

Perkembangan IT, pertumbuhan ekonomi yang pesat serta akomododasi yang semakin maju hingga perdagangan dapat dilakukan lintas Negara dan beberapa aspek lain membentuk perubahan kebijakan pada pasar modal yang menjadi global. Standar baru yang melampaui batas-batas negara menjadi hal yang wajar digunakan. Kebijakan laporan keuangan yang harus memberikan informasi kepada seluruh pemilik ekuitas yang berbeda kewarganegaraan. Kebijakan untuk memperjelas pehitungan perubahan kurs valuta asing sehingga mengurangi resiko laporan keuangan yang abu-abu, serta pengungkapan laporan keuangan yang harmonisasi dikarenakan konsep akuntansi pada perusahaan induk di Negara asal berbeda dengan konsep akuntansi pada perusaan cabang di Negara lain.

sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasional adalah pada saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. Ekspor diartikan sebagai penjualan ke luar negeri dan dimulai saat perusahaan penjual domestic mendapatkan order pembelian dari perusahaan pembeli asing. Kesulitan – kesulitan mulai timbul pada saat perusahaan domestik ingin melakukan investigasi terhadap kelayakan perusahaan pembeli asing. Jika pembeli diminta untuk memberikan informasi finansial berkaitan dengan perusahaannya, ada kemungkinan bahwa informasi finansial tersebut tidak mudah diinterpretasikan, mengingat adanya asumsi-asumsi akuntansi dan prosedur akuntansi yang tidak lazim di perusahaan penjual.

Sebagian besar perusahaan yang baru terjun di bisnis internasional bisa meminta bantuan kepada bank atau kantor akuntan dengan keahlian internasional untuk menganalisis dan mengintepretasikan informasi finansial tersebut. Hal lain yang harus diantisipasi adalah jika pembeli membayar dalam mata uang asing. Misalnya, sebuah perusahaan di Indonesia melakukan ekspor hasil produksinya kepada perusahaan di Amerika Serikat, dan pembeli membayar dalam dollar Amerika Serikat. Perusahaan domestik harus mengantisipasi adanya rugi atau untung potensial yang mungkin timbul karena perubahan nilai tukar antara saat order pembelian dicatat dengan saat pembayaran diterima.

Pelaksanaan ekspor melibatkan banyak pihak seperti perusahaan pengiriman,asuransi, bea cukai serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang disyaratkan luas di seluruh dunia. Dalam hal ini tentunya juga perlu adanya antisipasi atas segala biaya yang pada umumnya melibatkan pemakaian mata uang yang berbeda. Untuk impor, kondisi-kondisi di atas sebaliknya akan ditemui oleh perusahaan penjual asing. Kondisi yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan pembeli domestik adalah nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing yang disepakati sebagai denominasi pembayaran. Termasuk di dalamnya adalah pembayaran kepada forwarder dan perusahaan pengiriman jika impor dilakukan dengan syarat free on board. Keterlibatan perusahaan dalam akuntansi internasional juga tidak dapat dihindarkan saat perusahaan membuka operasi di luar negeri, baik yang hanya berupa pemberian lisensi produksi terhadap perusahaan milik pihak lain di luar negeri maupun pendirian anak perusahaan di luar negeri. Dalam hal pemberian lisensi, perusahaan perlu mengembangkan sistem akuntansi yang memungkinkan pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerja, pembayaran royalty dan bimbingan teknis serta pencatatan pendapatan dari luar negeri dalam kaitannya dengan pajak yang harus dibayar perusahaan.

Akuntansi untuk operasi anak perusahaan di luar negeri harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan institusi yang berwenang di negara yang bersangkutan, yang berbeda dengan aturan-aturan di negara induk perusahaan. Selain itu harus dibuat juga sistem informasi manajemen untuk memonitor, mengawasi dan mengevaluasi operasi anak perusahaan serta membuat sistem untuk melakukan konsolidasi hasil operasi perusahaan induk dan anak.

Akuntansi internasional menjadi semakin penting dengan banyaknya perusahaan multinasional (multinational corporation) atau MNC yang beroperasi di berbagai negara di bidang produksi, pengembangan produk, pemasaran dan distribusi. Di samping itu pasar modal juga tumbuh pesat yang ditunjang dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sehingga memungkinkan transaksi di pasar modal internasional berlangsung secara real time basis.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Akuntansi

Seperti halnya dunia bisnis pada umumnya, praktik-praktik akuntansi beserta pengungkapan informasi finansial di perusahaan di berbagai negara dipengaruhi oleh berbagai faktor. Radebaugh dan Gray (1997:47) menyebutkan sedikitnya ada empat belas faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi perusahaan. Faktor-faktor tersebut adalah sifat kepemilikan perusahaan, aktivitas usaha, sumber pendanaan dan pasar modal, sistem perpajakan, eksistensi dan pentingnya profesi akuntan, pendidikan dan riset akuntansi, sistem politik, iklim sosial, tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tingkat inflasi, sistem perundang-undangan, dan aturan-aturan akuntansi. Lebih rinci, Radebaugh dan Gray menjelaskan hubungan antara faktor-faktor tersebut di atas dengan sistem akuntansi perusahaan sebagai berikut.

  •  Sifat kepemilikan perusahaan

Kebutuhan akan pengungkapan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik lebih besar ditemui pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik dibandingkan dengan pada perusahaan keluarga.

  •  Aktivitas usaha

Sistem akuntansi dipengaruhi oleh jenis aktivitas usaha, misalnya agribisnis yang berbeda dengan manufaktur, atau perusahaan kecil yang berbeda dengan perusahaan multinasional.

  • Sumber pendanaan

Berdasarkan sumber pendanaan, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua Kelompok yang pertama adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari para pemegang saham di pasar modal (shareholder). Kelompok kedua adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari bank, negara atau dana keluarga. Umumnya di negara-negara dengan sebagian besar perusahaan yang dimiliki oleh shareholders namun para shareholders ini tidak mempunyai akses atas informasi internal, lebih banyak tuntutan atas adanya pengungkapan (disclosure), pemeriksaan (audit) dan informasi yang tidak bias (fair information).

  • Sistem perpajakan

Sejauh mana sistem perpajakan dapat mempengaruhi sistem akuntansi adalah dengan melihat sejauh mana peraturan perpajakan menentukan pengukuran akuntansi (accounting measurement). Di Jerman, pembukuan menurut pajak harus sama dengan pembukuan komersial. Sedangkan di banyak negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat dan juga termasuk Indonesia, terdapat aturan – aturan yang berbeda antara perpajakan dan komersial perusahaan. Contoh yang paling jelas mengenai hal ini adalah depresiasi.

  • Eksistensi dan pentingnya profesi akuntan

Profesi akuntan yang lebih maju di negara-negara maju juga membuat system akuntansi yang dipakai lebih maju dibandingkan dengan di negara-negara yang masih menerapkan sistem akuntansi yang sentralistik dan seragam.

  •    Pendidikan dan riset akuntansi

Pendidikan dan riset akuntansi yang baik kurang dijalankan di negara-negara yang sedang berkembang. Pengembangan profesi juga dipengaruhi oleh pendidikan dan riset akuntansi yang bermutu.

  • Sistem politik

Sistem politik yang dijalankan oleh suatu negara sangat berpengaruh pada sistem akuntansi yang dibuat untuk menggambarkan filosofi dan tujuan politik di negara tersebut, seperti halnya pilihan atas perencanaan terpusat (central planning) atau swastanisasi (private enterprises).

  • Iklim sosial

Iklim sosial diartikan sebagai sikap atas penghargaan terhadap hak-hak pekerja dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Informasi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut pada umumnya dipengaruhi atas sistem sosial tersebut.

  • Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

Perubahan struktur perekonomian dari agraris ke manufaktur akan menampilkan sisi lain dari sistem akuntansi, antara lain dengan mulai diperhitungkannya depresiasi mesin. Industri jasa juga memunculkan pertimbangan atas pencatatan aktiva tak berwujud seperti merek, goodwill dan sumber daya manusia.

  • Tingkat inflasi

Di negara-negara dengan tingkat inlasi mencapai ratusan persen setiap tahun, seperti di Amerika Selatan, penggunaan metode general price level adjustment menjadi relevan mengingat adanya kebutuhan untuk menganalisis laporan keuangan secara lebih tepat dibandingkan tetap menggunakan historical cost.

  • Sistem perundang-undangan

Peraturan perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah sistem dan prosedur akuntansi, banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa negara seperti Perancis, Italia, Jerman, Spanyol, Belanda menganut Sistem hukum yang digolongkan dalam codified Roman law. Dalam codified law, aturan-aturan dikaitkan dengan ide dasar moral dan keadilan, yang cenderung menjadi suatu doktrin. Sementara itu negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat,dan negara-negara persemakmuran Inggris menganut sistem common law. Dalam common law, dicoba adanya suatu jawaban untuk kasus-kasus yang spesifik dan tidak membuat suatu formulasi umum.

  • Teori Akuntansi

Teori akuntansi sangat mempengaruhi pelaksanaan praktik-praktik akuntansi seperti halnya yang terjadi di Belanda. Di negara ini para ahli teori akuntansi mengatakan bahwa pengguna laporan keuangan akan mendapatkan penilaian atas kinerja yang wajar dari sebuah perusahaan jika akuntan diperbolehkan untuk menggunakan judgment untuk memilih dan menampilkan angka-angka tertentu. Dalam hal ini disarankan penggunaan replacement cost information.

Salah satu contoh pengaruh teori akuntansi terhadap praktik akuntansi adalah dengan disusunnya conceptual framework.

Sistem dan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi politik dan ekonomi di negara yang bersangkutan. Kejadian-kejadian tertentu biasanya memberikan pengaruh yang langsung terasa dalam penerapan metode tertentu. Krisis ekonomi di Amerika Serikat di akhir tahun 1920-an memunculkan standar akuntansi yang mengharuskan adanya pengungkapan (disclosure) data

keuangan. Untuk Indonesia, krisis nilai tukar di pertengahan tahun 1997 menyebabkan munculnya pernyataan atau interpretasi yang berkaitan dengan penggunaan mata uang asing dalam pelaporan keuangan serta perlakuan atas selisih kurs. Kolonialisasi juga menyebabkan negara yang diduduki dengan sendirinya mengikuti sistem dan praktik akuntansi negara yang mendudukinya.

Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial dan ekonomi suatu negara tertentu. Hal-hal tersebut menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda dengan di Negara lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar Negara serta munculnya perusahaan multinasional mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia.

 

sumber : http://dwiln.blogspot.com/2012/06/akuntansi-internasional-dan-pengaruhnya.html

ajengajeng.wordpress.com

http://ophiestrezz13.blogspot.com/2013/04/akuntansi-internasional-australia_14.html

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PADA PT. TELKOM TBK DAN PT. SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.      Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin kompetitif menuntut setiap perusahaan untuk dapat mengolah dan melaksanakan manajemen perusahaan menjadi lebih profesional. Bertambahnya pesaing disetiap saat, baik pesaing yang berorientasi lokal maupun pesaing yang berorientasi international (multinational corporation), maka setiap perusahaan harus berusaha menampilkan yang terbaik, baik dalam segi kinerja perusahaan, juga harus ditunjang dengan strategi yang matang dalam segala segi termasuk dalam manajemen keuangan.

Manajemen keuangan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan dan eksistensi suatu perusahaan serta berpengaruh pula pada setiap individu yang ada dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, seorang manajer keuangan dituntut untuk dapat menjalankan manajemen keuangan dengan baik, hal ini dilakukan agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan aktivitas serta keberadaan perusahaan.

Selain manajemen yang baik, dalam suatu perusahaan juga memerlukan analisis terhadap laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah keuangan perusahaan serta mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Melalui analisis laporan keuangan, manajemen dapat mengetahui posisi keuangan, kinerja keuangan dan kekuatan keuangan (financial strength) yang dimiliki perusahaan. Selain berguna bagi perusahaan dan manajemennya, analisis laporan keuangan juga diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan lain seperti kreditor, investor dan pemerintah untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dan perkembangan dari perusahaan tersebut.

Analisis rasio laporan keuangan yang lazim digunakan adalah analisis rasio likuiditas atau rasio modal kerja, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio profitabilitas. Analisis rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Analisis rasio solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang perusahaan. Analisis rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dihasilkan dari penjualan.

Singapore Telecommunications Limitedadalah perusahaan telekomunikasi terbesar Singapura. Bila pelanggan dari anak perusahaannya digabungkan perusahaan ini memiliki 71 juta pelanggan, dengan begitu SingTel merupakan operator jaringan ponsel terbesar di Asia Pasifik di luar Republik Rakyat Tiongkok. Dulunya merupakan sebuah monopoli pemerintah namun telah diswastanisasikan pada 1992, SingTel juga melakukan jasa dibidang pos, SingPost pada 2003 dan kini berkonsentrasi sebagai penyedia jasa internet, telepon genggam, dan telepon.

SingTel telah mengembangkan diri secara agresif di luar pasar Singapura dan memiliki banyak saham di operator regional lainnya, termasuk 100% saham perusahaan telekomunikasi Australia Optus, diambilalih pada 2000 dari Cable and Wireless dan pemegang saham Optus lainnya. Selain itu, SingTel juga berinvestasi di Indonesia dengan memiliki 35% saham Telkomsel, sebuah operator telepon genggam.

SingTel sebagian besar dimiliki oleh perusahaan kendaraan investasi negara Temasek Holdings. SingTel saat ini dikepalai oleh Lee Hsien Yang, anak termuda dari bekas perdana menteri, sekarang dikenal sebagai Menteri Penasehat Lee Kuan Yew dan saudara dari perdana menteri Singapura sekarang (2005) Lee Hsien Loong.

 

B.      Rumusan Masalah

  1. Bagaimana kondisi laporan keuangan pada Singapore Telecommunications Limited ?
  2. Seberapa Bagus Kinerja Keuangan pada Singapore Telecommunications Limited ?
  3. Bagaimana Kinerja Keuangan pada Singapore Telecomunications jika diukur dengan menggunakan EVA ?

C.   Tujuan

    1.  Untuk mengetahui kondisi laporan keuangan pada Singapore Telecommunications Limited.

    2.  Untuk mengetahui Seberapa Bagus Kinerja Keuangan pada Singapore Telecommunications Limited.

    3.  Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Perusahaan Singapore Telecomunications jika diukur dengan menggunakan EVA.

 

BAB II

 LANDASANTEORI

 

II.1.Pengertian Laporan Keuangan

Sebelum kita membahas mengenai apa yang dimaksudkan dengan laporan keuangan, lebih baik jika pertama kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan akuntansi itu sendiri.

Munawir(1995)mendefinisikan, “Akuntansi adalah seni dari pada pencatatan, penggolongan dan peringkasan dari pada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan penunjuk atau dinyatakan dalam uang,serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul dari padanya“(h. 5).

Smith dan Skousen yang diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Penerbit Erlangga (1997) menyatakan, “Akuntansi adalah aktivitas jasa,fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas (kesatuan) usaha yang dipandangakan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam menetapkan pilihan yang tepat diantara berbagai alternatif tindakan“ (h. 3).

Tunggal (1995) mendefinisikan,“Akuntansi adalah suatu sistem informasi, yaitu data keuangan dari suatu bisnis dicatat, dikumpulkan, dan dikomunikasikan yang akan digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Akuntansi adalah suatu bahasa bisnis (language of business). Sebagai suatu bahasa, maka akuntansi harus mempunyai sifat yang komunikatif, agar dapat dimengerti oleh pihak yang menggunakannya”(h. 1).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu, yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi informasi ekonomi untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menetapkan pilihan yang tepat diantara berbagai alternatif tindakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

Produk akhir dari suatu proses Sistem Akuntansi ialah terciptanya suatu laporan keuangan. Oleh karena itu sebelum membahas lebih lanjut mengenai laporan keuangan akan lebih baik jika sudah mengetahui pengertiannya.

Fess dan Warren yang diterjemahkan oleh Sirait,A. Dan Gunawan,H.(1995) mendefiniskan, “Laporan Keuangan adalah laporan akuntansi yang menghasilkan informasi”(h. 18).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2002) menyatakan, “Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan”(h. 2).

Munawir (1995) mendefinisikan, “Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagi alat untuk berkomunikasi antara data keuangnan atau aktifitas perusahaan tersebut”(h. 2).

Tunggal (1995) mendefinisikan, “Laporan Keuangan adalah pertanggungjawaban pimpinan suatu perusahaan kepada pemegang saham atau kepada masyarakat umum tentang pengelolaan yang dilaksanakan olehnya dalam suatu masa tertentu, biasanya satu tahun”(h. 79).

Dari  definisi  tentang  laporan  keuangan  tersebut  diatas,  maka  dapat  ditarik simpulan bahwa suatu laporan keuangan merupakan hasil ringkasan data keuangan yang dapat memberikan informasi keuangan tentang keadaan perusahaan pada suatu periode tertentu yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar didalam pengambilan keputusan.

 

Perhitungan Economic Value Added

                        Langkah-langkah menghitung EVA

 

PT. TELKOM TAHUN 2012

 

a)         NOPAT

NOPAT   = EAT + Biaya bunga

                    = Rp 374.404.289 + (Rp 75.500)

                    = Rp 374.328.789

Jadi, setelah dilakukan penyesuaian terhadap laba bersih dan biaya bunga maka perusahaan mendapat keuntungan sebesar Rp 374.328.789

 

b)        Invested Capital

Invested Capital = Kas + Modal + Aktiva Tetap

                             Rp 13.118 + Rp 66.978 + Rp 77.047 = Rp 157.143

Jadi, modal yang diinvestasikan oleh PT. Telkom dalam bentuk aset yang digunakan dalam aktivitas operasional sebesar Rp 157.143

 

c)         Tingkat modal dari hutang (D)

 

                                             Total Hutang

     Tingkat Modal  =                                                     X 100%

                                         Total Hutang & Ekuitas

                                                 Rp 44.391

                               =                                                    X 100%

                                                 Rp 111.369

 

                        =      39,8593 %

Jadi, pendanaan investasi yang berasal dari hutang mencapai 39,8593 %

 

 

 

 

d)        Cost of  Debt (Rd)

 

                                 Biaya bunga

Biaya hutang  =                                     X 100%

                                  Total Hutang

 

                                 Rp 755

                       =                                     X 100%

                                 Rp 44.391

 

                =    1,7007 %

Jadi, biaya modal yang berasal dari biaya hutang mencapai 1,7007 %

 

e)         Presentase pajak penghasilan (T)

 

                                        Beban Pajak

    Tingkat Pajak  =                                      X 100%

                                 Laba Sebelum Pajak

 

                                      Rp 5.866

                             =                                       X 100%

                                      Rp 24.228

 

                          =   24,2116 %

Jadi, presentase pajak penghasilan yang dibebankan kepada perusahaan sebesar 24,2116 %%

 

f)         Cost of Equity (Re)

 

                                    1

    Cost of Equity  =             X 100%

                                 PER

 

     PER Tahun 2012 = 3,32 %

        

                                    1

    Cost of Equity =                X 100%

                                 3.32 %

 

                                =  30,12 %

Jadi, presentase biaya modal dari biaya ekuitas sebesar 30,12 %

 

g)        Tingkat Modal dari Ekuitas (E)

 

                          Total Ekuitas

     E  =                                                    X 100%

                   Total Hutang & Ekuitas

 

                             Rp 66.978

          =                                                    X 100%

                             Rp 111.369

   

          =   60,14 %

Jadi, pendanaan investasi yang berasal dari ekuitas mencapai 60,14 %

 

 

h)        Weighted Average Cost of Capital (WACC)

         WACC = { D x (1-Tax)} + (E x)

   WACC = { 39,8593 % x 1,7007 % (1 – 24,2116 % )} + (60,14 % x 30,12 % )

                 = 186.279,28 %

Jadi, presentase weighted average cost of capital sebesar 186.279,28 %

 

i)          Hutang Modal ( Capital Charge)

    Capital Charge  =  Invested x WACC

                               =  Rp 157.143 x 186.279,28 %

                               =  Rp 292.724.849

Jadi, beban modal yang telah memperhitung biaya hutang dan biaya ekuitas secara rata-rata tertimbang sebesar Rp 292.724.849

 

j)          EVA

    EVA   =   NOPAT – Capital Charge

                =   Rp 374.328.789 – Rp 292.724.849

                =   Rp 81.603.940

Jadi, pada tahun 2008 PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. menciptakan nilai tambah ekonomis sebesar Rp 81.603.940

Perhitungan Economic Value Added

                        Langkah-langkah menghitung EVA

 

PT. TELKOM TAHUN 2012

 

a)      NOPAT

NOPAT   = EAT + Biaya bunga

                    = Rp 374.404.289 + (Rp 75.500)

                    = Rp 374.328.789

Jadi, setelah dilakukan penyesuaian terhadap laba bersih dan biaya bunga maka perusahaan mendapat keuntungan sebesar Rp 374.328.789

 

b)        Invested Capital

Invested Capital = Kas + Modal + Aktiva Tetap

                             Rp 13.118 + Rp 66.978 + Rp 77.047 = Rp 157.143

Jadi, modal yang diinvestasikan oleh PT. Telkom dalam bentuk aset yang digunakan dalam aktivitas operasional sebesar Rp 157.143

 

c)         Tingkat modal dari hutang (D)

 

                                             Total Hutang

     Tingkat Modal  =                                                     X 100%

                                         Total Hutang & Ekuitas

 

 

 

                                                 Rp 44.391

                               =                                                    X 100%

                                                 Rp 111.369

 

                        =      39,8593 %

Jadi, pendanaan investasi yang berasal dari hutang mencapai 39,8593 %

 

 

 

 

d)        Cost of  Debt (Rd)

 

                                 Biaya bunga

Biaya hutang  =                                     X 100%

                                  Total Hutang

 

                                 Rp 755

                       =                                     X 100%

                                 Rp 44.391

 

                =    1,7007 %

Jadi, biaya modal yang berasal dari biaya hutang mencapai 1,7007 %

 

e)         Presentase pajak penghasilan (T)

 

                                        Beban Pajak

    Tingkat Pajak  =                                      X 100%

                                 Laba Sebelum Pajak

 

                                      Rp 5.866

                             =                                       X 100%

                                      Rp 24.228

 

                          =   24,2116 %

Jadi, presentase pajak penghasilan yang dibebankan kepada perusahaan sebesar 24,2116 %%

 

f)         Cost of Equity (Re)

 

                                    1

    Cost of Equity  =             X 100%

                                 PER

 

     PER Tahun 2012 = 3,32 %

        

                                    1

    Cost of Equity =                X 100%

                                 3.32 %

 

                                =  30,12 %

Jadi, presentase biaya modal dari biaya ekuitas sebesar 30,12 %

 

g)        Tingkat Modal dari Ekuitas (E)

 

                          Total Ekuitas

     E  =                                                    X 100%

                   Total Hutang & Ekuitas

 

                             Rp 66.978

          =                                                    X 100%

                             Rp 111.369

   

          =   60,14 %

Jadi, pendanaan investasi yang berasal dari ekuitas mencapai 60,14 %

 

 

h)        Weighted Average Cost of Capital (WACC)

         WACC = { D x (1-Tax)} + (E x)

   WACC = { 39,8593 % x 1,7007 % (1 – 24,2116 % )} + (60,14 % x 30,12 % )

                 = 186.279,28 %

Jadi, presentase weighted average cost of capital sebesar 186.279,28 %

 

i)          Hutang Modal ( Capital Charge)

    Capital Charge  =  Invested x WACC

                               =  Rp 157.143 x 186.279,28 %

                               =  Rp 292.724.849

Jadi, beban modal yang telah memperhitung biaya hutang dan biaya ekuitas secara rata-rata tertimbang sebesar Rp 292.724.849

 

j)          EVA

    EVA   =   NOPAT – Capital Charge

                =   Rp 374.328.789 – Rp 292.724.849

                =   Rp 81.603.940

Jadi, pada tahun 2012 PT. Telkom Tbk. menciptakan nilai tambah ekonomis sebesar Rp 81.603.940

 

PT. SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS TAHUN 2012

 

a)      NOPAT

NOPAT   = EAT + Biaya bunga

                    =  398.951 + (356,4)

                    = 398.594,6

Jadi, setelah dilakukan penyesuaian terhadap laba bersih dan biaya bunga maka perusahaan mendapat keuntungan sebesar 398.594,6

 

b)        Invested Capital

Invested Capital = Kas + Modal + Aktiva Tetap

                             254,4 + 66.721 + 472,1 = 793.212

Jadi, modal yang diinvestasikan oleh PT. Sing Tel dalam bentuk aset yang digunakan dalam aktivitas operasional sebesar 793.212

 

c)         Tingkat modal dari hutang (D)

 

                                             Total Hutang

     Tingkat Modal  =                                                     X 100%

                                         Total Hutang & Ekuitas

 

 

 

                                                 4.082,1

                               =                                                    X 100%

                                                 9.846,9

 

                        =      41,4556 %

Jadi, pendanaan investasi yang berasal dari hutang mencapai 41,4556 %

  

d)        Cost of  Debt (Rd)

 

                                 Biaya bunga

Biaya hutang  =                                     X 100%

                                  Total Hutang

 

                                 356,4

                       =                                     X 100%

                                 4.082,1

 

                =    8,7308 %

Jadi, biaya modal yang berasal dari biaya hutang mencapai 8,7308 %

 

e)         Presentase pajak penghasilan (T)

 

                                        Beban Pajak

    Tingkat Pajak  =                                      X 100%

                                 Laba Sebelum Pajak

 

                                      3.291,2

                             =                                       X 100%

                                      31.172

 

                          =   10,558 %

Jadi, presentase pajak penghasilan yang dibebankan kepada perusahaan sebesar 10,558 %

 

f)         Cost of Equity (Re)

 

                                    1

    Cost of Equity  =             X 100%

                                 PER

 

     PER Tahun 2012 = 4,14 %

        

                                    1

    Cost of Equity =                X 100%

                                 4,14 %

 

                                =  100,241 %

Jadi, presentase biaya modal dari biaya ekuitas sebesar 100,241 %

 

g)        Tingkat Modal dari Ekuitas (E)

 

                          Total Ekuitas

     E  =                                                    X 100%

                   Total Hutang & Ekuitas

 

                             66.712

          =                                                    X 100%

                             9.846,9

   

          =   677,492 %

Jadi, pendanaan investasi yang berasal dari ekuitas mencapai 677,492 %

 

h)        Weighted Average Cost of Capital (WACC)

         WACC = { D x (1-Tax)} + (E x)

   WACC = {4,4556 %  x 8,7308 % (1 – 10,558 %)} + (677,492 % x 100,241 %)

                 = 406,82 %

Jadi, presentase weighted average cost of capital sebesar 406,82 %

 

i)          Hutang Modal ( Capital Charge)

    Capital Charge  =  Invested x WACC

                               = 792.212x 406,82 %

                               =  322.694.505,8

Jadi, beban modal yang telah memperhitung biaya hutang dan biaya ekuitas secara rata-rata tertimbang sebesar 322.694,5058

 

j)          EVA

    EVA   =   NOPAT – Capital Charge

                =   398.594,6 – 322.694.5058

                =   75.900,09

 

Jadi, pada tahun 2012 PT. Singapore Telecomunications menciptakan nilai tambah ekonomis sebesar 75.900,09

 

Hasil pengukuran kinerja pada PT. TELKOM dan PT. SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS diperoleh EVA>0 atau bernilai positif artinya perusahaan mampu memenuhi harapan pemilik modal sehingga para investor tidak khawatir untuk menanamkan modal sahamnya karena dengan kinerja perusahaan yang baik maka tingkat pengembaliannya terhadap investor akan lebih baik lagi, serta perusahaan harus mampu mempertahankan besar aktiva yang dimilikinya untuk digunakan sebagai kompensasi atau intensif kepada pihak manajemen sebagai pengelola Invested Capital.

 

 

BAB III

PENUTUP

 

III.1  Kesimpulan

Laporan keuangan adalah ringkasan transaksi keuangan sehingga datanya tidak terperinci bahkan mungkin tidak asli lagi karena sudah diolah dengan sedemikian rupa sehingga kelihatan baik karena itu perlu pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang akuntan umum yang independent agar dapat dipercaya keasliannya.

Seorang analis dalam melakukan analisis keuangan harus melakukan beberapa langkah, yaitu:

  • Menentukan tujuan dari analisis keuangan
  • Memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan keuangan
  • Memahami kondisi ekonomi dan bisnis yang mempengaruhi usaha perusahaan tersebut.

Analisa keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, sub usaha atapun proyek.Analisa keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menyajikan laporan dalam bentuk rasio yang menggunakan informasi sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan. Laporan ini biasanya disajikan kepada pimpinan puncak suatu usaha sebagai acuan untuk mengambil suatu kebijakan perusahaan.Berdasarkan hasil analisa ini maka manajemen dapat memutuskan berbagai keputusan manajemen misalnya :

  • Melanjutkan atau tidak melanjutkan operasional suatu usaha atau bagian dari suatu usaha.
  • Melakukan pembuatan atau pembelian bahan baku dalam proses produksi
  • Melakukan pembelian atau menyewa mesin-mesin produksi.
  • Melakukan penerbitan saham atau melakukan negosiasi untuk memperoleh pinjaman bank guna meningkatkan modal kerja perseroan.
  • Berbagai keputusan lainnya yang memungkinkan manajemen melakukan pilihan yang tepat terhadap berbagai alternatif yang ada dalam mengelola perusahaan.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Harahap, Sofyan Syafri, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Edisi Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1, Revisi 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2009

Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Edisi Ke 1-5, Rajawali Pers, Jakarta,    2012

Munawir, S., Analisa Laporan Keuangan, Edisi Ke-4, Liberty, Yogyakarta, 2007

Nuh, Muhammad, Principle Accounting, Fajar, Jakarta, 2006

Sugiono, Arief dan Edy Untung, Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan, PT. Grasindo, Jakarta, 2008

ANALISIS TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA PT. TELKOM TBK

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.1        LATAR BELAKANG

Good Corporate Governance (CG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum, Corporate Governance terkait dengan sistem mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.

Corporate Governance itu adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (stakeholder) dalam perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) juga berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lain.

Saat ini penerapan Good Corporate Governance (“GCG”) DIselaraskan dengan dinamika bisnis yang terjadi. Untuk mewujudkannya,Telkom menerapkan GCG yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan,manajemen risiko dan pengendalian internal. Langkah ini Kami tempuhagar Perusahaan memiliki pengetahuan dan kapabilitas untuk mengelolaGovernance, Risk and Compliance (“GRC”) yang sejalan dengan pengelolaankinerja bisnis dan mampu mengantarkan organisasi mencapai kelangsunganhidup Perusahaan. Terutama penerapan manajemen risiko, meskipunawalnya tidak mudah dan membutuhkan waktu untuk dapat menguasaikompetensi, memperoleh keakuratan dalam mengidentifikasi risiko industridan organisasi, serta mampu menjadikan budaya risiko sebagai bagian daribudaya karyawan, akhirnya berkat kesungguhan/konsistensi dan kesabaranmanajemen saat ini diperoleh hasil manajemen risiko telah mewarnai danberkontribusi positif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusandan penguatan penerapan GCG di Telkom Group.

 

 

1.2       RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi masalah dalam makalah kami ini dalah sebagai berikut:

  1. Apa yang dimaksud dengan tata kelola (Governance)?
  2. Bagaimana penerepan tata kelola dalam perencanaan perusahaan ?

1.3       TUJUAN MASALAH

Adapun yang menjadi tujuan dari makalah ini dalah sebagai berikut:

  1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan tata kelola (Governance).
  2. Menjelaskan penerapan tata kelola dalam perencanaan perusahaan .

 

 

BAB II

LANDASAN TEORI

 

PENGERTIAN GOVERNANCE

Menurut Shann Turnbull (1997), tata kelola perusahaan menggambarkan semua pengaruh yang mempengaruhi proses kelembagaan, termasuk menunjuk kontroler dan atau regulator, yang terlibat dalam mengorganisir produksi dan penjualan barang serta jasa. Dijelaskan juga bahwa tata kelola perusahaan mencakup semua jenis perusahaan atau perusahaan yang didirikan tidak menurut hukum perdata.

Sedangkan menurut  Gillan & Starks (1998) dalam Gillan (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai sistem dari hukum-hukum, gangguan-gangguan, dan faktor-faktor yang mengontrol operasi pada perusahaan. Dengan mengabaikan definisi khusus yang biasa digunakan, penelitian-penelitian biasanya melihat  mekanisme tata kelola perusahaan sebagai masuknya satu dari dua kelompok: baik internal perusahaan atau eksternal perusahaan.

Dari kedua definisi diatas, maka kami menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan adalah suatu sistem kontrol perusahaan yang mencakup pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam mengelola perusahaan tersebut.               

Gambar di atas menggambarkan tentang Corporate governance: beyond the balance sheet model.

Dalam gambar ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dari perusahaan dan tata kelola perusahaan. Undang-undang, pasar, politik, budaya, dan komunitas berperan penting dalam tata kelola perusahaan selain faktor-faktor internalnya. Ini menunjukkan kenyataan dari lingkungan tata kelola. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, beberapa negara bagian memiliki undang-undang stakeholder di mana tawaran pengambilalihan yang tidak diminta dapat ditolak jika pengambilalihan ini berdampak buruk terhadap masyarakat disekitar tempat perusahaan beroperasi.

Tata kelola pusat terbagi menjadi dua klasifikasi luas, yaitu Tata Kelola Internal dan Tata Kelola Eksternal. Gillan dan Starks (1998) dalam Gillan (2006) membagi Tata Kelola Internal ke dalam 5 kategori dasar, yaitu:

  1.   Dewan direksi (meliputi peran, struktur, dan insentif mereka)
  2.   Insentif manajerial

   3.     Struktur modal

   4.     Anggaran rumah tangga dan piagam ketentuan (atau tindakan antitakeover)

   5.     Sistem pengendalian internal

Sedangkan Tata Kelola Eksternal juga dibagi ke dalam 5 kelompok dasar, yaitu:

1.     Hukum dan peraturan, khususnya hukum federal, peraturan organisasi tersebut, hukum negara bagian

2.  Pasar1 (meliputi pasar modal, pasar untuk pengendalian perusahaan,  pasar tenaga kerja, dan, pasar produk)

3.  Pasar 2 meliputi pemberi tekanan pada penyedia informasi pasar modal (seperti pemberi kredit, modal, dan analis tata kelola)

4.   Pasar 3, berfokus pada akuntansi, keuangan, dan layanan resmi dari pihak luar untuk perusahaan (termasuk proses audit, direksi, dan pekerja penanggung jawab asuransi dan penasehat investasi perbankan)

5.  Sumber pribadi dari pengawasan eksternal, terutama media dan tuntutan hukum eksternal. 

 

 BAB III

PEMBAHASAN

 

 3.1 KONSEP DAN LANDASAN

 Konsep penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dalam organisasi Perusahaan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan Perusahaan yang transparan, dapat dipertanggung jawabkan (accountable), dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggung jawabkan. Penerapan praktik-praktik GCG merupakan salah satu langkah penting bagi Telkom untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan (corporate value), mendorong pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan.

 Mengingat pentingnya GCG maka telah dilakukan bentuk penguatan komitmen manajemen seluruh komisaris dan Direksi Telkom Group pada acara Rapat Pimpinan Telkom berupa pernyataan dan penandatanganan komitmen implementasi GCG Telkom Group. Ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi Telkom Group untuk memprioritaskan penerapan GCG.

 Komitmen Kami untuk menerapkan instrument GCG tidak hanya untuk mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal namun diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja usaha yang efektif, efisien serta berkelanjutan yang sangat diperlukan dalam memenangi persaingan pasar. Tahun 2011 merupakan tahun penguatan penerapan GCG di seluruh group usaha (tata kelola Anak Perusahaan).

Menyikapi transformasi organisasi menuju portfolio bisnis TIME, maka Perusahaan memandang perlu untuk meningkatkan kualitas praktik GCG yang telah ada untuk dikuatkan lagi dalam sebuah komitmen GCG yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Telkom Group. Penguatan GCG dalam hal ini dimaksudkan agar penerapan GCG senantiasa melekat dan selaras dengan tuntutan bisnis dan kondisi industry saat ini.

Melalui Sub-Direktorat Business Effectiveness dan Sub Direktorat Organizational Development penguatan GCG Telkom Group dibangun sekaligus terus menerus memperbaiki praktik GCG yang telah ada menuju diterapkannya pengelolaan Perusahaan yang beretika (GCG as ethics) dan menjadikan GCG sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari mengelola Perusahaan (GCG as knowledge) serta terintegrasinya pengelolaan GCG dan manajemen risiko Perusahaan. Selain itu, sebagai Perusahaan publik yang patuh pada peraturan otoritas pasar modal, baik Bapepam-LK maupun SEC, Telkom menerapkan dan menjunjung tinggi kebijakan serta nilai nilai yang terkandung dalam praktik tata kelola Perusahaan yang penerapannya mengacu pada international best practices serta Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Indonesia (“Indonesia Code of GCG”) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) di Indonesia.

 Sebagai Perusahaan yang sahamnya tercatat di NYSE, Telkom berkewajiban untuk mematuhi ketentuan yang dimuat dalam Sarbanes Oxley Act Tahun 2002 (“SOA”) serta peraturan yang masih berlaku lainnya. Peraturan dan ketentuan dalam SOA yang relevan dengan bisnis Telkom di antaranya (i) SOA Seksi 404 yang mensyaratkan manajemen Telkom untuk bertanggung jawab atas dilakukannya dan dipeliharanya pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan (“ICOFR”) yang memadai sehingga memastikan keandalan pelaporan keuangan Telkom dan persiapan penerbitan laporan keuangan yang selaras dengan SAK Indonesia.

 Sejauh ini Telkom beserta Anak Perusahaan telah berkomitmen untuk melakukan kajian dan audit menyeluruh untuk menjamin rancangan dan implementasi ICOFR yang efektif dan terintegrasi dalam laporan keuangan Perusahaan. (ii) SOA seksi 302 yang menghendaki tanggung jawab dari pihak manajemen Telkom terhadap pembuatan, pemeliharaan dan pengevaluasian terhadap efektivitas prosedur dan pengendalian pengungkapan untuk memastikan kesesuaian informasi yang diungkapkan dalam laporan dengan Exchange Act dan telah dicatat, diproses, dirangkum dan dilaporkan dalam periode waktu yang tersedia untuk kemudian diakumulasikan dan dikomunikasikan kepada manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, untuk kepentingan pengambilan keputusan terkait dengan pengungkapan yang diperlukan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil kajian manajemen terhadap prosedur dan pengendalian pengungkapan ICOFR dan pengungkapan terkait dapat dilihat pada seksi “Prosedur dan Pengendalian”. Kami juga mematuhi dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku di Bapepam-LK dan SEC mengenai independensi anggota Komite Audit.

 

 3.2 KERANGKA KERJA DAN KINERJA GCG TELKOM

 Komitmen Kami untuk menjalankan GCG tertuang dalam kerangka kerja yang diatur sesuai kebijakan penerapan GCG yaitu Keputusan Direksi No.29 Tahun 2007. Dalam kerangka kerja tersebut terintegrasi beberapa system pengelolaan yang menjadi prasyarat atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan GCG di Perusahaan, tidak lain adalah untuk menjamin dan memastikan dicapainya penerapan GCG yang efektif sampai pada tingkat operasional yaitu memastikan bahwa setiap transaksi, baik transaksi internal maupun eksternal dijalankan secara beretika dan sesuai dengan praktik tata kelola Perusahaan yang baik dan benar.

 Telkom menyadari bahwa keberhasilan Perseroan sangat didukung oleh terbentuknya nilai-nilai inti dan budaya Perusahaan serta mampu menerapkan GCG, untuk itu Telkom membangun kerangka GCG dan Roadmap untuk memastikan bahwa penerapan GCG disusun berdasarkan kesepahaman bersama antara manajemen dengan seluruh elemen Perusahaan serta terinternalisasi dalam menjalankan usaha Perusahaan berdasarkan 4 (empat) pilar utama yang Kami pandang sebagai pondasi bagi kokohnya penerapan GCG yang meliputi:

a. Pelaksanaan etika bisnis yang didalamnya memuat tata nilai budaya Perusahaan, yang setiap tahun dikomunikasikan dan disurvey pemahamannya kepada karyawan;

b. Pengelolaan kebijakan dan prosedur operasional yang efektif sesuai dengan tuntutan bisnis, sebagai pedoman pengelolaan Perusahaan dan menjadi panduan bekerja karyawan;

c.  Penerapan manajemen risiko secara terpadu berbasis COSO Enterprises Risk Management

d. Pengawasan internal dan penerapan pengendalian internal berbasis COSO Internal Control utamanya pengendalian internal atas pelaporan keuangan

 

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

 Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan GCG, Kami senantiasa memperbaiki struktur maupun prosedur pelaksanaannya dan memastikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran di setiap lini Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta tanggung jawab baik di level Dewan Komisaris, Direksi, manajemen maupun karyawan Telkom.

 

Secara internal, struktur maupun prosedur pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direksi No.29 Tahun 2007 yang memuat kerangka kerja operasional terpadu untuk memastikan agar setiap transaksi yang dilakukan baik internal maupun eksternal telah dilakukan sesuai dengan etika maupun praktik tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Keefektifan dari setiap penggunaan kebijakan selalu dievaluasi perusahaan setiap tahun. Pada saat yang sama, perusahaan juga menjamin pengawasan terhadap pelaksanaannya akan dilakukan secara independen dan menyeluruh untuk mencapai target efesiensi di seluruh lini organisasi sekaligus menjaga integritas Perusahaan di mata otoritas dan publik secara luas.

 

PENERAPAN IFRS DI TAHUN 2011

 Perubahan yang cukup besar terkait pelaporan keuangan tahun 2011 adalah berkaitan dengan penerapan standar pelaporan keuangan International Financial Reporting Standard (“IFRS”). Mengingat pelaporan keuangan di Telkom telah menerapkan pengendalian internal sebagaimana ketentuan SOX Section 404, maka rancangan dan penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan perlu mengalami penyesuaian yang cukup besar agar sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

 Hal tersebut meliputi kebijakan akuntansi, organisasi dan aplikasi TI, termasuk perubahan rancangan dan penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang diikuti dengan pengembangan kompetensi pengetahuan IFRS kepada karyawan yang terlibat. Komitmen untuk menerapkan IFRS merupakan keputusan manajemen, bahwa Telkom akan melakukan adopsi lebih awal dari roadmap DSAK IAI atas Standar Pelaporan Keuangan IFRS.

 Untuk itu sejak tahun 2010 dibentuk tim khusus disebut dengan Gugus Tugas IFRS yang bertanggung jawab mempersiapkan implementasi IFRS mulai dari fase penilaian, desain, implementasi sampai tahap kestabilan yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2012. Bagi Telkom, implementasi IFRS memiliki tantangan tersendiri, selain harus menyampaikan Laporan Keuangan dalam standar IFRS ke US SEC, Telkom pun harus menyampaikan Laporan Keuangannya dengan SAK Indonesia ke Bapepam-LK dengan tetap memperhatikan norma-norma pengendalian internal. Terkait dengan penerapan IFRS, Telkom juga berperan aktif mendukung implementasi IFRS di BUMN lainnya dan terlibat sebagai narasumber, berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan:

 

• Telkom terlibat aktif menjadi Tim Kerja Koordinasi BUMN untuk Antisipasi Penerapan IFRS ke dalam SAK Indonesia, salah satu wujudnya adalah menjadi narasumber dan pengajar untuk workshop penerapan SAK Indonesia Baru (IFRS) untuk BUMN;

• Telkom memberikan jasa pendampingan konvergensi SAK Indonesia-IFRS kepada salah satu BUMN di Indonesia dan ini merupakan langkah awal untuk membantu proses konvergensi di BUMN-BUMN lainnya;

• Telkom menjadi pembicara utama dalam Seminar IFRS untuk Auditor dengan tema ”Internal Auditors Need to Know IFRS Conversion” pada tanggal 11-13 April 2011 di Bandung; dan

• Secara rutin melakukan sosialisasi dan workshop atas implementasi IFRS ke Anak Perusahaan Telkom.

 

3.3 PENERAPAN BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA BISNIS

 Moral dan etika Kami maknai sebagai landasan penerapan GCG di Perusahaan, hal ini mengingat bahwa organisasi tidak lain adalah terdiri dari orang-orang di dalamnya. Seiring waktu pembelajaran Kami dalam mengelola GCG, maka penerapan GCG merupakan cara atau pendekatan mencapai sukses perusahaan melalui pencapaian keunggulan kinerja Perusahaan (be profitable), kepatuhan (obey the law), menjalankan bisnis yang beretika (be ethical) dan membentuk kesadaran Perusahaan dan karyawan yang memiliki kepekaan tanggung jawab social kepada masyarakat sebagai wujud menjadi warga negara yang baik agar Telkom terus maju dan dicintai pelanggannya.

 

Code of Conduct The Telkom Way Telkom senantiasa membangun sistem dan budaya Perusahaan yang terintegrasi sebagai pendekatan pengelolaan bisnis yang komprehensif untuk mencapai keunggulan Kinerja Perusahaan (be profitable), menjalankan kepatuhan (obey the law), menjalankan bisnis yang beretika (be ethical) dan dimilikinya kesadaran Perusahaan dan karyawan yang peka akan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebagai wujud menjadi warga negara yang baik. Lebih dari itu, sistem dan budaya dibangun untuk mewujudkan citacita agar Telkom terus maju, dicintai pelanggannya, kompetitif di industrinya dan dapat menjadi role model perusahaan sejenis.

 

Sistem dan budaya seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, budaya perusahaan akan terbentuk karena adanya sistem yang dijalankan secara konsisten atau sebaliknya, sistem tersebut tidak akan memiliki makna tanpa disertai nilai-nilai moral yang yang mendasari perilaku karyawan dalam bekerja. Tradisi membangun sistem dan budaya dapat kita temukan di setiap era kepemimpinan Telkom. Dalam penerapannya, budaya Perusahaan terus dikembangkan agar sesuai dengan tuntutan dan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi, dimana sejak tahun 2009 telah dilakukan transformasi menuju budaya baru Perusahaan yang disebut dengan “The Telkom Way”.

 

Nilai-nilai Perusahaan

Budaya Perusahaan The Telkom Way memiliki lima nilai-nilai perusahaan yaitu: Commitment to long term, Customer first, Caring-meritocracy, Co-creation of win-win partnership, dan Collaborative innovation yang selanjutnya Kami sebut dengan istilah 5C.

 

3.4 PERLINDUNGAN KONSUMEN

 Sebagai wujud tanggung jawab penerapan GCG kepada pelanggan dan masyarakat dan sejalan dengan misi Kami untuk memberikan layanan yang terbaik, nyaman, produk berkualitas dan harga yang bersaing, Kami terus menjaga komunikasi dengan para pelanggan. Kami menyadari komunikasi yang lancar dan proaktif berperan penting bagi kelangsungan bisnis Perusahaan di samping memastikan kualitas yang sesuai dengan standar. Dalam rangka memastikan pemenuhan standar layanan purna jual, Kami berkomitmen untuk menerapkan kompensasi yang adil melalui pemberlakuan SLG (“Service Level Guarantee”, Garansi Purna Jual).

 Komitmen Kami terus Kami sesuaikan dengan tuntutan konsumen dan masyarakat sebagaimana ketentuan yang telah Kami atur dalam kebijakan Perusahaan KD DIRJASA No.C.tel.1758/ YN000/JAS 53/04 tahun 2004 dan KD ND.C000 No.C.Tel.18/4N000/KNS-

24/06 tahun 2006. Beberapa cara telah Kami lakukan dan terus Kami sempurnakan di tahun 2011, tidak lain untuk memberikan kenyamanan dan jaminan perlindungan konsumen melalui pengelolaan keamanan produk (product safety), layanan pengaduan dan jaminan purna jual antara lain:

 

1. Menjamin kualitas dan keamanan produk/layanan untuk memastikan kesesuaian proses pengambilan keputusan dalam peluncuran produk/layanan terhadap standar pengembangan produk/layanan yang harus Kami patuhi (Kami menyebutnya STARPRO) dan analisis 8 IC (Internal Capabilities) sebelum produk/ layanan ditawarkan ke konsumen dan publik;

2. Memegang prinsip untuk memastikan produk dan layanan yang dihasilkan bernilai tinggi dan mampu menciptakan manfaat yang sebesarbesarnya serta mampu mendorong perekonomian masyarakat dan negara;

3. Selalu menjaga kode etik dalam penjualan produk (penjualan langsung), promosi dan beriklan;

4.Menerapkan praktik beriklan yang beretika dengan memperhatikan ketentuan kode etik periklanan di Indonesia;

5. Memastikan bahwa produk dan layanan purna jual dapat secara mudah tersedia bagi publik.

6. Mendukung penerapan prinsip-prinsip dan praktek persaingan yang sehat; dan

7. Selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan.

 

Pusat Layanan dan Mekanisme Pengaduan Konsumen

Telkom menyediakan pusat pelayanan konsumen yang dapat langsung didatangi di setiap kantor wilayah maupun kantor cabang Telkom, selain itu juga tersedia pusat pengaduan secara online di website Perusahaan (www.telkom.co.id) serta call center dengan nomor “147”.

 

3.5 KOMUNIKASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI

 Sesuai prinsip transparansi dan keadilan tata kelola Perusahaan yang baik, Telkom mengelola komunikasi dan pengungkapan Perusahaan sesuai Kebijakan Direksi No.13 tahun 2009 yang dirancang berdasarkan ketentuan SOA section 302. Kebijakan ini berisi prosedur pengendalian keterbukaan Perusahaan (disclosure control procedure) yang bertujuan agar Perusahaan mampu memberikan keyakinan bahwa seluruh informasi yang diungkapkan kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan dan otoritas pasar modal telah dikumpulkan, diperiksa, dicatat, diproses, diikhtisarkan, dan disampaikan secara akurat, tepat waktu, memenuhi prinsip perlakuan seimbang dan adil, prinsip kehati-hatian dan prinsip keterbukaan penuh sesuai dengan peraturan pasar modal.

 Prosedur pengendalian pengungkapan ditetapkan untuk menjamin tata kelola pengungkapan dan tidak hanya pengungkapan laporan tahunan melainkan pengungkapan signifikan lainnya meliputi:

a. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Bapepam- LK dan US SEC;

b. Annual Securities on Form-10;

c. Semi Annual Report on Form-8;

d.Surat Edaran kepada Pemegang Saham (sirkular) dalam rangka corporate actions seperti merger dan akuisisi, Pemecahan Saham, Pembelian Kembali Saham, penawaran tender, stock option, divestasi, leverage buy out, dan aksi korporasi lainnya;

e. Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham;

f. Laporan Pelaksanaan Paparan Publik;

g.Presentasi Direksi dalam rangka Roadshow, Rapat Analis (inisiatif internal), Konferensi Investor (permintaan eksternal), Materi Paparan Publik (permintaan eksternal);

h. Info Memo;

i. Profil Perusahaan;

j. Siaran Pers yang berkaitan dengan investor relations;

k. Siaran Pers yang tidak berkaitan dengan investor relations;

l. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

m.Surat Pemberitahuan Pemantauan Pemeringkatan;

n. Ringkasan Keuangan Perusahaan, Ikhtisar Laporan Keuangan;

  1. Website Perusahaan; dan

p.Majalah Internal Telkom; Proses utama yang dilakukan Telkom sesuai prosedur pengungkapan meliputi:

  • • Proses Representasi: merancang dan menjalankan proses representasi;
  • • Pembentukan Komite Pengungkapan: membentuk Komite Pengungkapan yang diketuai oleh Direktur Keuangan dengan anggota para pemimpin senior Perusahaan yang menentukan jenis pengungkapan yaitu kompleks atau non kompleks;

 

3.6 Penerapan Tata Kelola Perencanaan Perusahaan

 Konsistensi tata kelola perencanaan merupakan salah satu perhatian utama manajemen dalam menerapkan GCG. Sesuai kebijakan Perusahaan nomor KD.74/LB100/CA-20/2006, manajemen memastikan bahwa perencanaan perusahaan dilakukan secara sistematis, lebih mudah, teratur, terintegrasi, sesuai visi dan misi Perusahaan, serta dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya; juga memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengendalian pada saat pelaksanaannya. Model perencanaan Perusahaan secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) tahap perencanaan yaitu:

 

• Penyelarasan harapan pemangku kepentingan

Pada tahap ini, Perusahaan mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan menganalisis harapan setiap pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan utama Telkom dalam hal ini meliputi pemegang saham, pelanggan, karyawan, masyarakat, pemerintah dan rekan bisnis. Analisis atas harapan pemangku kepentingan utama tersebut memberikan informasi yang sangat berguna untuk menyusun perencanaan strategis dan sasaran strategis perusahaan. Peran GCG sangat penting pada tahap ini untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan harapan dan keinginan semua pemangku kepentingan utama agar tidak menimbulkan benturan kepentingan satu dengan yang lainnya.

 

• Perumusan strategi Perusahaan (strategic formulation)

Pada tahap ini, perumusan strategi diawali dengan penetapan visi dan misi Perusahaan dengan memperhatikan harapan-harapan semua pemangku kepentingan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis strength, weaknesses, opportunities dan treat (“SWOT”) organisasi dikaitkan dengan tingkat persaingan, pertumbuhan industri, perubahan teknologi, perubahan perilaku pelanggan, makro dan mikro ekonomi, dan lain-lain. Langkah berikutnya dilakukan pemetaan sasaran strategis organisasi yang tertuang pada dokumen Corporate Strategy Scenario (“CSS”). CSS merupakan hirarki perencanaan tertinggi sebagai acuan utama menyusun perencanaan Perusahaan.

 

CSS disusun berdasarkan masukan/usulan dari Direktorat dengan arahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. CSS diharapkan memenuhi persyaratan perencanaan yang baik antara lain adalah menuangkan nilai kuantitatif, dapat diukur, realistis, mudah dipahami, menantang, hirarkis dan dapat dicapai. Dalam menyusun CSS, Perusahaan menggunakan beberapa rujukan antara lain:

1. Analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal Perusahaan, peluang bisnis serta tantangan persaingan;

2. Analisis portofolio bisnis (portofolio perusahaan, portofolio produk, Boston Window);

3. Analisis pangsa pasar/cakupan, kekuatan merk/modal; dan

4. Rumusan strategi jangka panjang Telkom yang disebut dengan CSS yang berisi penetapan kebijakan, program dan proyeksi keuangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Setiap tahun, Telkom mengkaji kembali CSS berdasarkan faktor-faktor perubahan internal dan eksternal dan menuangkannya dalam Corporate Annual Message (CAM). Mekanisme penyusunan CSS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan strategi yang dipersiapkan oleh Dewan Direksi;

2. Penelahan intensif oleh Dewan Komisaris dan Komite Perencanaan dan Pengelolaan Risiko (”KPPR”);

3. Pembahasan antara KPPR dengan tim teknis manajemen yang diwakili oleh Unit Strategic Investment and Corporate Planning (”SICP”);

4. Pembahasan antara Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;

5. Penyusunan rancangan akhir CSS oleh SICP dan KPPR; dan

6. Persetujuan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Penerapan Strategi bisnis

Pada tahap ini, CSS dijabarkan menjadi perencanaan bisnis jangka panjang (master plan) dan turunannya sebagai perencanaan jangka pendek atau tahunan. Dalam master plan ditetapkan sasaran dan rencana kerja Perusahaan lima tahun sesuai lingkup fungsional perencanaan, sedangkan pada perencanaan jangka pendek telah tercantum sasaran dan rencana kerja tahunan yang lengkap disertai rencana kerja dan anggarannya.

 

Beberapa dokumen perencanaan bisnis dan perencanaan tahunan pada tahap ini meliputi:

1. CSS, adalah dokumen utama rencana Perusahaan yang berisi visi, misi, sasaran, strategi korporasi, strategi inisiatif, kebijakan dan program utama yang disusun dalam waktu lima tahun kedepan;

2. Group Business Plan (“GBP”) atau Master Plan (“MP”), merupakan rencana jangka panjang Perusahaan di tingkat Direktorat yang merupakan penjabaran dari CSS;

3. Corporate Annual Message (CAM), yaitu arahan Direktur Utama mengenai program prioritas satu tahun anggaran mendatang yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dalam kerangka waktu satu tahun mendatang

4. Rencana Kerja Manajerial (“RKM”), adalah rencana kerja yang disusun sebagai penjabaran Corporate Annual Message (“CAM”) yang akan dipakai dalam penyusunan RKAP dan disusun dalam kurun waktu satu tahun anggaran;

5. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (“RKAP”), adalah program-program kerja dan anggaran Perusahaan yang disusun dalam kerangka waktu satu tahun mendatang; dan

6. Rencana Kerja dan Anggaran (“RKA”), merupakan program-program kerja dan anggaran yang disusun dalam kerangka waktu satu tahun anggaran oleh Direktorat operasi, unit fungsional korporasi, unit corporate support, unit bisnis, Anak Perusahaan dan yayasan.

 

Peran GCG dalam perencanaan Perusahaan adalah untuk menjamin dan memastikan keseluruhan proses dan kegiatan perencanaan dapat berlangsung baik, bertanggungjawab, transparan dan mampu memberi nilai tambah yang berkesinambungan bagi Perusahaan, serta tentu saja tidak bertentangan dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

 

Penerapan Tata Kelola TI

Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bisnis informasi, Telkom senantiasa berusaha untuk memanfaatkan seluas mungkin penggunaan teknologi dalam pengelolaan Perusahaan. Hampir seluruh titik dalam value-chain Perusahaan telah terintegrasi dalam jaringan TI. Selain untuk pengoperasian jaringan seluruh infrastruktur alat produksi, semua aspek penting dalam manajemen Perusahaan seperti keuangan, logistik, sumber daya manusia termasuk juga pelayanan kepada karyawan, pelanggan, pemasok dan pemangku kepentingan lainnya telah memanfaatkan jaringan TI Telkom.

 

Manajemen Telkom yakin bahwa penerapan TI secara luas dalam Perusahaan akan secara langsung meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan menjadi lebih baik lagi karena disamping akan mendorong terselenggaranya prinsip pokok transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran juga akan memudahkan sosialisasi, pengawasan dan penegakannya (enforcement). Pembentukan pengendalian umum TI dan pengendalian aplikasi melalui penilaian risiko telah memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan TI sebagai faktor pendukung dan instrumen yang memfasilitasi usaha Telkom pada saat ini maupun di masa mendatang.

 

Kerangka kerja pengelolaan tata kelola IT mengacu pada Control Objectives for Information and related Technologies (“COBIT”) yang dituangkan sebagai kebijakan Keamanan Sistem Informasi (KD 57/Tahun 2007) meliputi:

  • Informasi, sistem pengolahan data/informasi, jaringan dan sarana penunjang merupakan asset informasi yang sangat penting bagi Perusahaan;
  • Penerapan sistem keamanan informasi untuk menjamin integritas aset dan informasi, sehingga dapat menjaga nilai kompetitif, arus kas, profitabilitas, kepatuhan hukum dan citra komersial Perusahaan;
  • Penerapan sistem keamanan informasi meliputi penilaian risiko, penilaian keamanan, kepatuhan pada peraturan dan hukum dan kebutuhan bisnis; dan
  • Keberhasilan penerapan sistem keamanan informasi dapat dicapai dengan menerapkan pemahaman yang sama, pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan.

 

Beberapa contoh praktek tata kelola TI dalam operasi Kami adalah:

a. User Access Review, dalam level operasional, hak akses oleh setiap user pada setiap aplikasi system informasi ditetapkan sesuai kewenangannya yang tercantum pada Distinct Job Manual (”DJM”) dan setiap perubahan yang terjadi karena adanya perubahan aplikasi, perubahan organisasi, mutasi karyawan, pensiun karyawan dan lain sebagainya maka secara berkala dievaluasi untuk memastikan keamanannya;

 

b. Password Management, untuk menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi di tingkatan operasional, secara berkala penggantian password harus dilakukan dengan standar ketentuan password, dan penyalahgunaan password merupakan pelanggaran atas disiplin pegawai yang mendasar dan akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam kebijakan Perusahaan (KR 30/Tahun 2007);

 

c. Audit Log/Audit Trail, dalam operasi pengelolaan TI, setiap aplikasi harus memiliki kemampuan untuk menyimpan setiap transaksi atau kejadian. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas atas sistem informasi sehingga setiap kejadian dapat dilacak dan urutan kejadiannya dapat dibuktikan untuk keperluan pendeteksian/ pemeriksaan atas kecurangan, pencegahan atas kejadian yang tidak diinginkan, perbaikan atas kesalahan dan untuk umpan balik/masukan untuk peningkatan sistem; dan

 

d. End User Computing, dalam tingkatan operasional penggunaan aplikasi independen yang ada pada masing-masing pengguna komputer harus dikelola dan diatur sesuai standard end user computing yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Pada tahun 2010, Telkom meraih penghargaan BUMN Award sebagai the best of IT BUMN yang dinilai dari aspek pelanggan, relasi dan jaringan.

 

 BAB IV

KESIMPULAN

 

Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dalam organisasi Perusahaan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan Perusahaan yang transparan, dapat dipertanggung jawabkan (accountable), dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggung jawabkan.

transparansi dan keadilan tata kelola Perusahaan yang baik, Telkom mengelola komunikasi dan pengungkapan Perusahaan sesuai Kebijakan Direksi. Kebijakan yang berisi prosedur pengendalian keterbukaan Perusahaan (disclosure control procedure) yang bertujuan agar Perusahaan mampu memberikan keyakinan bahwa seluruh informasi yang diungkapkan kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan dan otoritas pasar modal telah dikumpulkan, diperiksa, dicatat, diproses, diikhtisarkan, dan disampaikan secara akurat, tepat waktu, memenuhi prinsip perlakuan seimbang dan adil, prinsip kehati-hatian dan prinsip keterbukaan penuh sesuai dengan peraturan pasar modal.

Dalam kerangka kerja , terintegrasi dengan beberapa system pengelolaan yang menjadi prasyarat atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan GCG di Perusahaan, tidak lain adalah untuk menjamin dan memastikan dicapainya penerapan GCG yang efektif sampai pada tingkat operasional yaitu memastikan bahwa setiap transaksi, baik transaksi internal maupun eksternal.

Dalam kerangka kerja Telkom  bahwa keberhasilan Perseroan sangat didukung oleh terbentuknya nilai-nilai inti dan budaya Perusahaan serta mampu menerapkan GCG, untuk itu Telkom membangun kerangka GCG dan Roadmap untuk memastikan bahwa penerapan GCG disusun berdasarkan kesepahaman bersama antara manajemen dengan seluruh elemen Perusahaan serta terinternalisasi dalam menjalankan usaha Perusahaan berdasarkan 4 (empat) pilar utama.

 

SISTEM AKUNTANSI INTERNASIONAL DI NEGARA KANADA

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1              Latar Belakang

Akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Sejarahperkembangan pemikiran akuntansi (accounting thought) dibagi dalam tigaperiode: tahun 4000 SM – 1300 M; tahun 1300 – 1850 M, dan tahun 1850 Msampai sekarang. Masing-masing periode memberi kontribusi yang berarti bagiilmu akuntansi. Pada periode pertama akuntansi hanyalah bentuk record-keepingyang sangat sederhana, maksudnya hanyalah bentuk pencatatan dari apa saja yang

terjadi dalam dunia bisnis saat itu. Periode kedua merupakan penyempurnaan dariperiode pertama, dikenal dengan masa lahirnya double-entry bookkeeping. Pada periode terakhir banyak sekali perkembangan pemikiran akuntansi yang bukanlagi sekedar masalah debit kiri – kredit kanan, tetapi sudah masuk ke dalamkehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi yang luar biasa juga berdampakpada perubahan ilmu akuntansi modern (Basuki, 2000 : 173).

Pengguna akuntansi juga bervariasi, dari yang sekedar memahami akuntansi sebagai: 1) alat hitung menghitung; 2) sumber informasi dalam pengambilan keputusan; 3) sampai ke pemikiran bagaimana akuntansi diterapkan sejalan dengan (atau sebagai bentuk pengamalan) ajaran agama. Bila dihubungkan dengan kelompok usaha kecil dan menengah tampaknya pemahaman terhadap akuntansi masih berada pada tataran pertama dan kedua yaitu sebagai alat hitung-menghitung dan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan (Basuki, 2000 : 174).

Meskipun terdapat perhatian yang mendalam mengenai banyaknya pengaruh faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan akuntansi secara global, para ahli juga percaya bahwa terdapat perbedaan pola secara sistematis mengenai perilaku akuntansi di beberapa negara. Untuk mengetahui apakah terdapat keseragaman atau perbedaan yang sistematis di dalam sistem akuntansi yang mungkin dapat mengelompokkan beberapa negara menjadi satu, maka diperlukannya suatu pengklasifikasian yang memadai.

Perbedaan pola perilaku akuntansi bisa diidentifikasi dalam penilaian yang dihasilkan dari beberapa tahun perkembangan terhadap faktor-faktor seperti nilai-nilai budaya, sistem hukum, orientasi politik, dan perkembangan ekonomi. Tantangan kita saat ini adalah untuk menyesuaikan diri dari budaya yang lalu dengan desakan global akan transparansi dan kredibilitas akuntansi untuk memfasilitasi arus modal efisien ke pasar keuangan. Untuk melakukan ini, diperlukannya pengakuan bahwa tradisi dan budaya membentuk pemikiran akuntansi di sebuah negara dan perubahan tersebut dapat diperoleh ketika kita mengetahui dan memahami budaya tersebut.

G.G Mueller yang dimuat dalam The International Journal of Acounting (Spring 1968) yang menggunakan penilaian ekonomi, kompleksitas bisnis, situasi politik serta sistem hukum, membagi negara-negara ke dalam 10 kelompok berdasarkan sistem akuntansi, yaitu :

  1. Amerika Serikat / Kanada / Belanda
  2. Negara-negara persemakmuran Inggris
  3. Jerman / Jepang
  4. Daratan Eropa (tidak termasuk Jerman Barat, Belanda dan Skandinavia)
    1. Skandinavia
    2. Israel / Meksiko
    3. Amerika Selatan
    4. Negara berkembang
    5. Afrika (tidak termasuk Afrika Selatan)
    6. Negara-negara komunis

 

  1. Pendekatan Induktif (The Inductive Approach)

Dalam pendekatan inductive praktek akuntansi individual dianalisa, pola perkembangan atau pengkelompokan diidentifikasi, dan di akhir, penjelasan dibuat dari sudut pandang ekonomi, sosial, politik, dan faktor-faktor budaya.

Pendekatan Inductive yang digunakan untuk mengidentifikasi pola akuntansi dimulai dengan menganalisa setiap praktek akuntansi. Sebuah penelitian statistik tentang prakek akuntansi internasional yang dilakukan oleh Nair dan Frank ( Juli 1980) secara empiris membedakan antara praktek pengukuran dan pengungkapan karena keduanya dianggap memiliki pola perkembangan yang berbeda. Penelitian yang menggunakan data Price Waterhouse (1973) tersebut menunjukkan bahwa terdapat empat pengelompokkan karakteristik praktek pengukuran yaitu yang mengikuti model dari: British Commonwealth, Latin American, Continental European, dan United States. Namun masalah yang muncul dari tipe riset seperti ini adalah kurangnya data yang relevan dan yang dapat diandalkan untuk investigasi. Dan juga, dalam pengklasifikasian seperti ini, penelitian tidak terlalu memperhatikan pengaruh budaya sebagai suatu variabel yang mendasar sebagai faktor pengaruh perbedaan sistem akuntansi internasional.

Nair dan Frank dalam The Accounting Review (Juli 1980) membagi negara-negara ke dalam 5 kelompok besar berdasarkan perbedaan dalam praktek pengungkapan dan penyajian, yaitu :

  1. Model Persemakmuran Inggris
  2. Model Amerika Serikat
  3. Model Eropa Utara dan Tengah
  4. Model Amerika Serikat
  5. Chili

Selain itu juga ada pendapat dari Nobes dalam Journal of Business Finance and Accounting (Spring 1983) mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan sistem akuntansi yaitu :

  1. Tipe pemakai laporan keuangan yang dipublikasikan
  2. Tingkat kepastian hukum
  3. Peraturan pajak dalam pengukuran
  4. Tingkat konservatisme
  5. Tingkat keketatan penerapan dalam historical cost
  6. Penyesuaian Replacement Cost
  7. Praktek konsolidasi
  8. Kemampuan untuk memperoleh provisi
  9. Keseragaman antarperusahaan dalam penerapan peraturan

 

1.2              Rumusan Masalah

Bagaimana sistem akuntansi yang terdapat di Negara Kanada ?

 

1.3              Tujuan

Untuk mengetahui system akuntansi yang digunakan di Negara Kanada.

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

The IPSASB isu International Standar Akuntansi Sektor Publik untuk menyelaraskan akuntansi sektor publik secara global. Umumnya, IPSASB bertemu empat kali per tahun dan menggunakan sejumlah tugas berbasis kelompok untuk mengembangkan bahan pertimbangan Dewan.

Keterlibatan PSAB dalam pekerjaan IPSASB ini dicapai melalui menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan Dewan mereka, memberikan kontribusi bagi pengembangan berbagai standar, menyiapkan catatan briefing untuk delegasi Kanada dan memberikan komentar pada dokumen terkena.

Kanada, secara historis dikenal sebagai Dominion of Canada, adalah negara paling utara di Amerika Utara. Merupakan federasi dari 10 provinsi dan 3 teritori dengan sistem desentralisasi dan pemerintahan berbentuk monarki konstitusional. Dibentuk tahun 1867 dengan undang-undang Konfederasi.

Ibu kota Kanada adalah Ottawa, tempat parlemen nasional dan juga tempat tinggal Gubernur Jenderal dan Perdana Menteri. Merupakan bekas jajahan Perancis dan Britania Raya, Kanada adalah anggota La Francophonie dan Negara Persemakmuran.  

Sebagai negara maju, Kanada juga mempunyai standar akuntansi pemerintahan yang digunakan di negaranya. Karena masing-masing negara mempunyai standar yang berbeda untuk akuntansi pemerintahannya, begitu pula yang di Kanada. Yang pasti akan sangat berbeda dengan akuntansi pemerintahan di negara kita, Indonesia. Mungkin standarnya akan lebih rumit.

Akuntansi di Kanada, ada 3 lembaga yg menangani akuntansi: the Canadian Institute of Chartered Accountants (CA), the Certified General Accountants Association of Canada (CGA), & the Society of Management Accountants of Canada (CMA). CA & CGA dibentuk berdasarkan Undang-undang Parlemen berturut-turut pd tahun 1902 & 1913 sedangkan CMA didirikan dalam tahun 1920.

Program CA difokuskan menjadi akuntan publik & kandidat harus memiliki pengalaman auditing dari kantor akuntan publik; program CGA memberikan kebebasan bagi kandidatnya untuk memilih karier di bidanga keuangan; program CMA memfokuskan diri pd akuntansi manajemen.

                    Pelaporan keuangan di Kanada telah mengalami perubahan yang luar biasa sejak Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) telah diadopsi sebagai Canadian Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk perusahaan publik akuntabel dan entitas bisnis pemerintah. Dalam, standar masa lalu Kanada untuk akuntansi keuangan dan pelaporan oleh perusahaan publik tersebut dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi (AcSB) .1 Karena adopsi IFRS, yang AcSB telah aktif dalam memantau konten teknis dan waktu pelaksanaan standar untuk perusahaan publik Kanada yang diwajibkan untuk melaporkan berdasarkan IFRS selambat-lambatnya 2011,2 Akuntansi Standar Internasional (IASB) bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempublikasikan SAK yang telah semakin diadopsi secara global, dengan atau tanpa adaptasi.

Pada tahun 2010, Dewan Akuntansi Sektor Publik (PSAB) menyetujui standar baru pada transfer pemerintah, dengan tanggal efektif tanggal 1 April 2012. Alamat-alamat standar transfer dari kedua pentransfer dan yang penerima perspektif. Dalam beberapa hal, itu adalah standar terobosan dalam otoritatif lainnya standar tidak secara khusus membahas masalah kapan entitas memiliki kewajiban untuk membuat transfer (Pentransfer) dan banyak memiliki masalah warisan yang tersisa dengan cara penerima akan menjelaskan transfer.

Standar akuntansi sektor swasta Kanada tidak secara khusus menangani masalah pengalih namun mengatasi pengakuan pendapatan dari perspektif penerima. Akuntansi Sektor Publik Internasional Board (IPSASB), IPSAS 23, Pendapatan Non-Transaksi Bursa (Pajak dan Transfer), hanya alamat penerima akuntansi (menggunakan perspektif kewajiban untuk pengakuan pendapatan) tetapi tidak memberikan pedoman akuntansi pengalih. Selanjutnya, sebagian ada standar lain (khususnya untuk modal transfer) terus memerlukan penangguhan dan pendekatan amortisasi untuk pengakuan pendapatan. Bagian PS 3410, Transfer Pemerintah, mengambil pandangan menggunakan definisi kewajiban untuk menentukan kapan pendapatan harus diakui. Pandangan ini, yang tidak mencerminkan standar saat ini sektor swasta, didukung oleh IPSASB dan proposal di bawah Standar Akuntansi Internasional (IASB), Pendapatan Kontrak dengan proyek Pelanggan.

PSAB menyadari bahwa itu tidak mungkin untuk mencapai kesepakatan dengan standar di antara semua pemangku kepentingan. Setelah konsultasi yang cukup (draft paparan tiga dan 350 tanggapan), Dewan mengambil pandangan bahwa Keputusan harus dibuat, mengakui bahwa standar mungkin tidak menemukan penerimaan oleh beberapa stakeholder.

Sebagai standar baru saja mulai berlaku, ada isu-isu yang berkaitan dengan permukaan ketika kewajiban harus diakui oleh pemerintah yang mentransfer sumber daya dan, dari sudut pandang penerima, ketika Pendapatan harus diakui. PSAB akan terus mencermati perkembangan lebih lanjut di daerah-daerah.

Tingkat-perusahaan diatur baik di swasta dan sektor publik mengikuti persyaratan akuntansi dalam pra-changeover standar akuntansi di V Bagian dari Buku Pegangan CICA – Akuntansi.

Setelah penerapan Standar Internasional IASB Pelaporan Keuangan (SAK) di Bagian I CICA Handbook – Akuntansi, pada tahun 2007, PSAB diubah Pengantar untuk Akuntansi Sektor Publik Standar yang menunjukkan bahwa perusahaan bisnis pemerintah semua harus mematuhi standar yang berlaku untuk perusahaan publik akuntabel dalam Bagian I. PSAB setuju bahwa tanggal efektif untuk bisnis pemerintah perusahaan akan mencerminkan bahwa yang direkomendasikan oleh Dewan Standar Akuntansi (AcSB). PSAB menegaskan posisinya dan tanggal efektif lagi pada tahun 2009.

Standar dalam Bagian I tidak secara spesifik membahas isu-isu yang berkaitan dengan efek dari regulasi tingkat. Karena Bagian V dari Buku Pegangan CICA – Akuntansi diizinkan efek tertentu peraturan tingkat menjadi dicatat sesuai dengan petunjuk tersebut, industri yang bersangkutan tentang kurangnya bimbingan untuk tingkat-diatur perusahaan di bawah BagianI.

Ketidakpastian yang diberikan untuk saat IASB mungkin mengatasi masalah, pada bulan Oktober 2010, AcSB menangguhkan efektif tanggal mengadopsi Bagian I dari Buku Pegangan CICA – Akuntansi dengan tingkat-perusahaan diatur sampai 1 Januari 2012. Baru-baru ini, para AcSB telah memperpanjang tanggal efektif untuk satu tahun lagi.

Setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawasan Standar Akuntansi dan musyawarah banyak pada apakah pendekatan alternatif harus diambil, PSAB tetap teguh dalam pandangannya bahwa sama pendekatan yang dilakukan oleh AcSB harus diikuti untuk sektor publik. PSAB terus memantau perkembangan di daerah ini.

 

 BAB III

KESIMPULAN

 

Akuntansi di Kanada, ada 3 lembaga yg menangani akuntansi: the Canadian Institute of Chartered Accountants (CA), the Certified General Accountants Association of Canada (CGA), & the Society of Management Accountants of Canada (CMA). Program CA difokuskan menjadi akuntan publik & kandidat harus memiliki pengalaman auditing dari kantor akuntan publik; program CGA memberikan kebebasan bagi kandidatnya untuk memilih karier di bidanga keuangan; program CMA memfokuskan diri pd akuntansi manajemen.

                    Sistem Pelaporan keuangan di Kanada telah mengalami perubahan yang luar biasa sejak Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) telah diadopsi sebagai Canadian Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk perusahaan publik akuntabel dan entitas bisnis pemerintah. Dalam, standar masa lalu Kanada untuk akuntansi keuangan dan pelaporan oleh perusahaan publik tersebut dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi (AcSB) .1 Karena adopsi IFRS, yang AcSB telah aktif dalam memantau konten teknis dan waktu pelaksanaan standar untuk perusahaan publik Kanada yang diwajibkan untuk melaporkan berdasarkan IFRS selambat-lambatnya 2011,2 Akuntansi Standar Internasional (IASB) bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempublikasikan SAK yang telah semakin diadopsi secara global, dengan atau tanpa adaptasi.

 

SUMBER :

Basuki, 2000 : 173

G.G Mueller, The International Journal of Acounting, Spring

Gernon, Helen dan Gary K. Meek. 2007.  Akuntansi Perspektif Internasional Edisi 5. Jakarta.

lauramichelia.blogspot.com/2013/04/makalah-sistem-akuntansi-di-kanada.html

Nair dan Frank dalam The Accounting Review

Sunardi dan Danang Sunyoto. 2011. Akuntansi Internasional. Yogyakarta: Amara Books

translate.com/english/pelaporan-keuangan-di-kanada-telah-mengalami-perubahan yang-luar-biasa-sejak-standar-pelaporan-keuan/7305069

RESUME ETIKA PROFESI AKUNTANSI

KELOMPOK 3 :
– Alien Dwi Putri (20210558)
– Anindya Dita Khoirina (20210864)
– Sarah Triwulan (26210376)
– Yolanda Bella Chrisandri (28210679)

RESUME MATERI KELOMPOK 1
PRINSIP ETIKA PROFESI AKUNTANSI DAN TUJUANNYA

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kredibilitas, profesionalisme,kualitas jasa dan kepercayaan. Kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika.
Ada 8 prinsip dalam etika profesi Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu :
1. tanggung jawab profesi, Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. kepentingan publik, Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3. integritas, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional.
4. obyektivitas, Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5. kompetisi dan kehati – hatian profesional, Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tkngan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan.
6. kerahasiaan, Setiap anggota harus, menghormati leerahasiaan informas iyang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.
7. perilaku profesional, Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
8. standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan.
Dasar teori etika yaitu :
1. Etika teleologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu.
2. Deontologi Teori hak adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbutan atau perilaku.
3. Teori keutamaan merupakan disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan seseorang bertingkah laku baik secara moral.
Egoisme etis adalah pandangan yang radikal bahwa satu-satunya tugas adalah membela kepentingan dirinya sendiri. Teori egisme etis ini mendukung sikap berkutat diri (selfishness), tetapi tidak untuk kebodohan (foolishness).

SUMBER : http://anandaputrinanda.blogspot.com/

RESUME MATERI KELOMPOK 2
PERILAKU ETIKA BISNIS

Dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, dan menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi). Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis, serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, kita yakin mampu mengatasi kendala dalam menghadapi era globalisasi.
Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis , yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis adala lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan bisnis yang mempengaruhi etika adalah lingkunga makro dan lingkungan mikro. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluth aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan masyarakat.
Profesi akuntan publik bisa dikatakan sebagai salah satu profesi kunci di era globalisasi untuk mewujudkan era transparansi bisnis yang fair, oleh karena itu kesiapan yang menyangkut profesionalisme mensyaratkan 3 hal utama yang harus dimiliki oleh setiap anggota profesi, yaitu : keahlian, berpengetahuan dan berkarakter. Berkaitan dengan ketergantungan bisnis terhadap etika terdapat 2 pandangan tanggung jawab sosial, yaitu pandangan klasik dan pandangan sosial ekonomi.

SUMBER : http://rizqiputriariani.blogspot.com/

RESUME MATERI KELOMPOK 3
ETIKA GOVERMENT DALAM MENYIKAPI BISNIS DI INDONESIA

Pelanggaran etika bisa terjadi dimana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara, bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan seperti tindakan mark up, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh dari praktik curang yang akan merugikan perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Untuk itu perlu adanya etika goverment dalam menyikapi bisnis di Indonesia.
Etika goverment yaitu penggunaan informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-goverment adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.
Solusi untuk mengatasi kejahatan bisnis atau ekonomi dengan memperkuat komitmen politiknya untuk lebih memartabatkan kegiatan ekonomi dan bisnis. Dengan demikian, kemakmuran dan kesejahteraan dapat terwujud. Selain itu, perlu diperkuat komitmen moral untuk tetap konsisten menjalankan sebuah misi penting, yaitu mewujudkan keadilan, kebenaran, kejujuran, penegakan hukum, penegakan etika dan peningkatan rasa kompetisi secara fair, rasional, dan berkemanusian.
disimpulkan bahwa pemerintah harus lebih siap menghadapi perkembangan bisnis global baik yang ada dari dalam negara maupu diluar negara. Selain itu, pemerintah harus lebih mempersiapkan sumber daya atau masyarakat yang berbasis pengetahuan tinggi dan juga informasi serta meregenerasi atau mempersiapkan teknologi untuk kedepannya dalam menghadapi persaingan-persaingan yang akan timbul.

SUMBER : http://aliendwiputri.blogspot.com/

RESUME MATERI KELOMPOK 4
AKUNTANSI SEBAGAI PROFESI DAN ETIKA DALAM AKUNTAN PUBLIK

Profesi akuntansi merupakan sebuah profesi yang menyediakan jasa atestasi maupun non atestasi kepada masyarakat dengan dibatasi kode etik yang ada. Kewajiban akuntan sebagai profesional mempunyai 3 kewajiban yaitu, kompetensi, objektif, dan mengutamakan integritas. Yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik.
Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen. Peran akuntan dalam perusahaan tidak bisa terlepas dari penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan meliputi prinsip kewajaran (fairness), akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan responsibilitas (responsibility). Peran akuntan meliputi akuntan publik, akuntan internal, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik.
Teknik akuntans adalah aturan-aturan khusus yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntan yang menerangkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi tersebut.

SUMBER: http://agung-sukma.blogspot.com/2013/10/akuntansi-sebagai-profesi-dan-etika.html#more

RESUME KELOMPOK 5
KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI

Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Dalam kongresnya tahun 1973, IAI untuk pertama kalinya menetapkan Kode Etik bagi profesi Akuntan di Indonesia.
Kode Perilaku Profesional.
Garis besar kode etik dan perilaku profesional adalah :
a) Kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia, Prinsip mengenai kualitas hidup semua orang menegaskan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan menghormati keragaman semua budaya.
b) Hindari menyakiti orang lain, “Harm” berarti konsekuensi cedera, seperti hilangnya informasi yang tidak diinginkan, kehilangan harta benda, kerusakan harta benda, atau dampak lingkungan yang tidak diinginkan.
c) Bersikap jujur dan dapat dipercaya, Kejujuran merupakan komponen penting dari kepercayaan. Tanpa kepercayaan suatu organisasi tidak dapat berfungsi secara efektif.
d) Bersikap adil dan tidak mendiskriminasi nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah.
e) Hak milik yang temasuk hak cipta dan hak paten, Pelanggaran hak cipta, hak paten, rahasia dagang dan syarat-syarat perjanjian lisensi dilarang oleh hukum di setiap keadaan.
f) Memberikan kredit yang pantas untuk properti intelektual. Komputasi profesional diwajibkan untuk melindungi integritas dari kekayaan intelektual.
g) Menghormati privasi orang lain, Komputasi dan teknologi komunikasi memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi pribadi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban.
h) Kepercayaan, Prinsip kejujuran meluas ke masalah kerahasiaan informasi setiap kali salah satu telah membuat janji eksplisit untuk menghormati kerahasiaan atau, secara implisit, saat informasi pribadi tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas seseorang.
Interpretasi Etika
Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

sumber : awikaleeminho.blogspot.com

RESUME KELOMPOK 6
TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DAN KRISIS PROFESI AKUNTAN

Etika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skeptisisme professional auditor.Kode etik professional antara lain dirancang untuk mendorong perilaku ideal, maka kode etik harus realistis dan dapat dilaksanakan.
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.
Komitmen Profesionalisme tidak terlepas dari komitmen profesionalisme yang cukup baik dalam dedikasi terhadap profesi, serta tanggung jawab profesional, tuntutan otonomi, percaya pada pengaturan sendiri, dan perkumpulan profesi. Ketaatan Pelaksanaan Etika Profesi Akuntan Publik. Ketaatan Pelaksanaan Etika Profesi Akuntan Publik hal ini tidak terlepas dari independensi, integritas dan objekivitas, standar umum dan prinsip-prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung kepada rekan seprofesi serta tanggung jawab dan praktik lainnya yang sudah berjalan dengan cukup baik. Komitmen profesionalisme berpengaruh secara signifikan terhadap ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik, dimana semakin tinggi komitmen profesionalisme akan membuat ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah komitmen profesionalisme akan membuat ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik makin rendah.

SUMBER : ronnytriyantzblog.wordpress.com/2013/10/22/etika-profesi-akuntansi-2/

RESUME KELOMPOK 7
ETIKA DALAM AKUNTANSI KEUANGAN DAN AKUNTANSI MANAJEMEN

Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan penghitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Definisi akuntansi manajemen menurut Chartered Institute of Management Accountant, yaitu Penyatuan bagian manajemen yang mencakup, penyajian dan penafsiran informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, aktivitas perencanaan dan pengendalian, pembuatan keputusan, optimalisasi penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada pemilik dan pihak luar, pengungkapan kepada pekerja.
Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab seorang akuntan keuangan, yaitu:
a)Perencanaan, menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran.
b)Pengevaluasian, mempertimbangkan implikasi-implikasi historical dan kejadian-kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak.
c)Pengendalian, menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan.
d)Menjamin pertanggungjawaban sumber, mengimplementasikan suatu sistem pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada efektifitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen.
e) Pelaporan eksternal, ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal.
Etika Dalam Akuntansi Keuangan
Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal dan eksternal.

SUMBER : ikharetno.wordpress.com/2013/10/01/etika-dalam-akuntansi-keuangan-dan-akuntansi-manajemen/

RESUME KELOMPOK 8
ETIKA AKUNTANSI DALAM DUNIA BISNIS INTERNASIONAL

Etika merupakan suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan.
Pada tahun 1971, Prof. Thomas R. Weirich, Clarence G. Avery dan Henry R. Anderson mengemukakan tiga pendekatan berbeda:
1. Sistem universal
2. Pendekatan deskriptif dan informative yang mencakup semua metode dan standar dari semua negara
3. Praktik-praktik akuntansi dari anak-anak perusahaan
yang ada di luar negeri dan perusahaan-perusahaan
induk.
Mereka menamai dan menjelaskan pendekatan-pendekatan defisional ini, masing-masing sebagai berikut:
§ Akuntansi Dunia
Dalam kerangka konsep ini, akuntansi internasional dianggap sebagai suatu sistem universal yang bisa diadopsi oleh semua negara.
§ Akuntansi Internasional
Konsep utama kedua dari istilah akuntansi internasional melibatkan pendekatan yang deskriptif dan informatif.
§ Akuntansi Bagi Perusahaan Anak di Luar Negri.
Konsep utama ketiga yang bisa diaplikasikan ke “akuntansi internasional” mengacu kepada praktik-praktik akuntansi perusahaan induk dan perusahaan anak-nya di luar negeri.
Tanggung-jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual ataupemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititik-beratkan pada kepentingan publik, misalnya: auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung pemberian pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal; eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen dalam organisasi dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya organisasi; auditor intern memberikan keyakinan tentang sistem pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dari pemberi kerja kepada pihak luar.

SUMBER : galuhlistya.blogspot.com/2013/10/etika-akuntansi-dalam-dunia-bisnis.html?m=1